sikoracerestia.com - Di banyak negara, musim pemilihan umum identik dengan baliho raksasa yang menutupi pemandangan kota, iring-iringan kendaraan yang bising, hingga banjir iklan politik di berbagai platform media sosial. Namun, suasana berbeda akan terasa jika berada di Jepang saat masa pesta demokrasi tiba. Alih-alih meriah dan penuh hiruk-pikuk, pemilu di Jepang justru berlangsung sangat tertib, sunyi, dan diatur oleh regulasi yang mungkin bagi sebagian orang terasa sangat kaku bahkan kuno. Ketatnya aturan ini bukanlah tanpa alasan, melainkan sebuah upaya sistematis untuk menjaga kesetaraan peluang sekaligus mencegah politik uang di tingkat akar rumput.
Salah satu kebijakan yang paling mencolok adalah larangan keras bagi kandidat untuk melakukan kampanye dari rumah ke rumah. Aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilihan Jabatan Publik ini dibuat untuk menutup celah terjadinya penyuapan atau tekanan psikologis terhadap pemilih secara personal. Para politisi di Jepang dilarang mengetuk pintu warga hanya untuk sekadar meminta dukungan. Sebagai gantinya, mereka hanya diperbolehkan berdiri di depan stasiun kereta atau di atas mobil kampanye yang dilengkapi pengeras suara, itu pun dengan batasan waktu operasional yang sudah ditentukan agar tidak mengganggu waktu istirahat warga.
Tidak hanya soal interaksi fisik, alat peraga kampanye di Jepang pun diatur dengan sangat presisi. Jangan harap bisa melihat foto kandidat terpampang di sembarang pohon, sudut jalan, atau tiang listrik. Pemerintah menyediakan papan kayu resmi di titik-titik strategis kota, di mana setiap kandidat hanya diberikan satu kotak berukuran sama untuk menempelkan poster mereka. Ukuran poster pun tidak boleh melebihi standar yang telah ditetapkan. Jika ada kandidat yang nekat memasang atribut di luar tempat resmi, petugas akan segera menindak tegas. Hal ini menciptakan pemandangan kota yang tetap rapi meski suhu politik sedang memanas.
Durasi kampanye di Jepang juga termasuk salah satu yang tersingkat di dunia, biasanya hanya berlangsung sekitar 12 hingga 17 hari tergantung jenis pemilihannya. Dalam waktu yang sempit ini, pengeluaran dana kampanye diawasi dengan sangat ketat oleh otoritas setempat. Bahkan, penggunaan internet dan media sosial pun memiliki aturan main yang spesifik. Meskipun kini sudah lebih longgar, tetap ada batasan mengenai jenis konten yang boleh diunggah dan larangan mengirimkan email kampanye secara massal kepada warga yang tidak memberikan persetujuan sebelumnya.
Ketatnya regulasi ini memang membuat suasana pemilu di Jepang terasa "dingin" dan kurang berwarna jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Namun, di balik kesunyian tersebut, Jepang berhasil menciptakan sebuah ekosistem politik yang bersih dari polusi visual dan meminimalisir gesekan langsung antar pendukung di lapangan. Bagi masyarakat Jepang, ketertiban umum tetaplah prioritas utama, bahkan saat mereka sedang menentukan arah masa depan bangsa melalui bilik suara.
Diskusi
Memuat komentar...